Paper Sejarah Sosial Politik Indonesia
“ 1999 sampai 2012 “
Bab I
Pendahuluan
Latar Belakang
Dari tahun 1999 Indonesia mengalami masa yang dikenal
dengan masa Reformasi. Banyak perubahan dalam kehidupan sosial politik
Indonesia sejak Indonesia dipimpin oleh Habibi hingga Susilo Bambang Yudhoyono
saat ini. Perkembangan demokrasi menuju perbaikan tatanan negara yang lebih
baik menjadi harapan rakyat Indonesia ditengah krisis yang melanda perekonomian
Indonesia kala itu. Akibat krisis terebut maka banyak terjadinya pergantian
pemimpin yang diharapkan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dalam
segala aspek kehidupan.
Mulai dari masa pemerintahan Habibi sampai sekarang
banyak yang menilai bahwa reformasi belum sepenuhnya berjalan sesuai kehendak
rakyat. Terbukti bahwa rakyat masih menuntut perbaikan dalam berbagai aspek
kehidupan, bahkan banyak daerah di Indonesia ingin melepaskan diri menjadi
negara sendiri, seperti kasus Timor Timur, Aceh dan Papua.
Walaupun rakyat belum merasa puas dengan kinerja dari
beberapa pemimpin dari awal reformasi sampai sekarang namun rakyat masih
berharap akan adanya sebuah perubahan yang mendasar yang dapat dirasakan rakyat
secara menyeluruh.
Rumusan masalah
Bagaimana kondisi politik dan sosial Indonesia pada tahun
1999 sampai 2012 ?
Bagaiamna pemerintahan Indonesia dari tahun 1999 sampai
2012?
Bab
II
Pembahasan
·
Masa
Pemerintahan Habibi (1998 - 1999)
Setelah B.J. Habibie dilantik
menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Tugas Habibie
menjadi Presiden menggantikan Presiden Soeharto sangatlah berat yaitu berusaha
untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun
1997.
Habibie
yang manjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba
parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Langkah-langkah
yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis
ekonomi dan politik. Langkah – langkah yang tersebut yaitu :
Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden
Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang
dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang
menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar,
PPP, dan PDI.
Dalam bidang politik, presiden Habibi
melakukan perbaikan dan pembaruan dalam berbagai bidang antaranya :
1.
Kebebasan
Berpendapat
Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan
pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja
yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun
unjuk rasa atau demontrasi. Namun khusus demontrasi, setiap organisasi atau
lembaga yang ingin melakukan demontrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak
kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demontrasi tersebut. Hal ini
dilakukan karena pihak kepolisian mengacu kepada UU No.28 tahun 1997 tentang
Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para
pengunjuk rasa, pemerintahan bersama (DPR) berhasil merampungkan
perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi. adalah UU
No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
2.
Masalah Dwifungsi ABRI
Menanggapi munculnya gugatan terhadap peran dwifungsi ABRI
menyusul turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, ABRI melakukan
langkah-langkah pembaharuan dalam perannya di bidang sosial-politik.
Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan
Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38
orang. Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat
angkatan yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai
tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti nama
menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri
dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
3. Reformasi Bidang Hukum
Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan
reformasi di bidang hukum Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang
berkembang dimasyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Habibie untuk
mereformasi hukum mendapatkan sambutan baik dari berbagai kalangan masyarakat,
karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan hukum yang
ditambakan oleh masyarakat.
4. Sidang
Istimewa MPR
Dalam perjalanan sejarah bangsa
Indonesia, telah dua kali lembaga tertinggi Negara melaksanakan Sidang
Istimewa, yaitu pada tahun 1967 digelar Sidang Istimewa MPRS yang kemudian
memberhentikan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi Presiden
Rebuplik Indonesia. Kemudian Sidang Istimewa yang dilaksanakan antara tanggal
10 – 13 Nopember 1998 diharapkan MPR benar-benar menyurahkan aspirasi
masyarakat dengan perdebatan yang lebih segar, lebih terbuka dan dapat
menampung, aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. Hasil dari Sidang
Istimewa MPR itu memutuskan 12 Ketetapan.
5.
Pemilihan Umum Tahun 1999
Presiden Habibie kemudian menetapkan tanggal 7 Juni 1999
sebagai waktu pelaksanaan pemiliahan umum tersebut. Selanjutnya lima paket
undang-undang tentang politik dicabut. Sebagai gantinya DPR berhasil menetapkan
tiga undang-undang politik baru. Ketiga udang-undang itu disahkan pada tanggal
1 Februari 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Habibie. Ketiga udang-udang
itu antara lain undang-undang partai politik, pemilihan umum, susunan serta
kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik dan
dimenangkan lima partai besar yaitu, PDIP, Golkar, PPP, PKB dan PAN.
6.
Sidang Umum MPR Hasil Pemilihan Umum
1999
Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah
anggota DPR dan MPR, maka MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun
1999 diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu
Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR.
Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban Presiden
Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322
menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban
itu, Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik
Indonesia.
Akibatnya memunculkan tiga calon Presiden yang diajukan oleh
fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap pencalonan Presiden diantaranya
Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza Mahendra.
Namun tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkan diri. Oleh
karena itu, tinggal dua calon Presiden yang maju dalam pemilihan itu,
Abdurrahaman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Dari hasil pemilihan presiden
yang dilaksanakan secara voting, Abudurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden
Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan Wakil
Presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan Wakil
Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri.
Dalam
bidang Sosial Ekonomi
Dalam bidang ekonomi, pemerintahan
Habibie berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Ada beberapa hal yang
dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk meperbaiki perekonomian Indonesia
antaranya :
- Merekapitulasi perbankan
- Merekonstruksi perekonomian
Indonesia.
- Melikuidasi beberapa bank
bermasalah.
- Manaikan nilai tukar rupiah
terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-
- Mengimplementasikan reformasi
ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
Akibat
dari melemahnya perekonomian maka dalam kehidupan sosial berdampak banyaknya
kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan keluarnya Timor Timur sebagai negara
sendiri atas referendum yang diberikan pemerintah Indonesia dan campur tangan
PBB pada 30 Agustus 1999.
·
Masa Pemerintahan
Abdulrahman Wahid (1999 – 2001)
Setelah
dilantiknya Abdulrahman Wahid pada 20 Oktober 1999dimulailah masa pemerintahan
Abdul Rahman Wahid. Langkah – langkah yang diambil Gus Dur antara lain
1.
Meneruskan kehidupan yang demokratis
seperti pemerintahan sebelumnya
( memberikan kebebasan berpendapat dikalangan masyarakat
minoritas, kebebasan beragama, dan memperbolehkan kembali penyelenggaraan
budaya Tiong Hua).
2.
Merestruksi lembaga pemerintahan
seperti menghapus departemen yang dianggap tidak efisien ( menghilangkan
Departemen Penerangan dan Sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran dan
membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).
3.
Kunjungan ke negara lain gencar dilakukan Gus
Dur sehingga mencitrakan Indonesia yang berbeda dengan masa orde baru yang
terlihat sangat totaliter dengan demokrasi yang rendah, karena hal ini lah maka
Indonesia mendapat respon positif dari dunia sehingga meningkatkan kerjasama
dalam bidang ekonomi terutama perdagangan.
4.
Menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua.
5.
Gus Dur juga
ingin mengadakan referendum Aceh, untuk memilih merdeka atau bergabung dengan
RI. Namun hal ini dibantah oleh pemerintah Karena bila diadakan jajak pendapat,
maka kemungkinan besar raykat aceh akan memilih untuk merdeka. Lalu Gus Dur
mengurungkan niatnya, dan hal ini membuat rakyat Aceh kecewa hingga
dibentuklah Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Karena banyak keputusan yang dinilai
tidak sesuai dengan perundang - undangan dan terkesan semaunya sendiri maka MPR
tergerak untuk menggelar sidang istimewa dengan dalil meminta
pertanggungjawaban Presiden yang direncanakan pada 1 Agustus 2001. Karena hal
tersebut Gus Dur mengancam akan membubarakan MPR dan DPR bila agenda sidang
tidak diubah. Karena tidak kesepakatan antara ketua MPR Amien Rais dengan Gus
Dur maka MPR sepakat mengajukan sidang istimewa menjadi 23 Juli 2001. Gus Dur
kemudian mengeluarkan Dekrit yang berisi :
1. Membekukan MPR – DPR
2. Mengembalikan kedaulatan rakyat ke
tangan rakyat Indonesia serta membentuk badan – badan yang diserahkan untuk mengadakan
Pemilu satu tahun
3. Membekukan patai Golkar sambil
menunggu keputusan Mahkamah Agung
Dekrit tersebut tidak dipedulikan oleh MPR dan DPR
serta rakyat pada umumnya. 23 Juli 2001 secara resmi Presiden Abdulrahman Wahid diagnti dengan Megawati Soekarno Putri
sebagai presiden.
Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat masa
pemeritahan Abdulrahman Wahid masih mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi
walupun sudah terdapat berbagia kebijakan untuk mengurangi dampak krisis
moneter era sebelumnya,sedangkan dalam kehidupan sosial masih banyak praktik
korupsi ditambah lagi denagan bertambahnya jumlah penduduk yang terus terjadi ini
membuat kemiskinan meluas.
·
Masa Pemerintahan Megawati ( 2001 –
2004)
Megawati dilantik menjadi presiden tanggal 23 Juli
2001keberhasilan yang dicapai masa pemerintahan Megawati:
1. Menstabilkan fundamen
ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah
terhadap dolar, angka kemiskinan.
2. Melakukan stabilisasi
kondisi polhukkam dalam negeri peninggalan pemerintahan sebelumnya (1998-2001)
yang penuh dgn “kegaduhan” sehingga Indonesia bisa kembali membangun.
3. Memberikan kondisi yang
kondusif bagi legislatif untuk melakukan fungsi legislasinya sehingga banyak UU
yang telah disahkan pada masa kepemimpinan mega dibandingkan masa pemerintah
lain.
4. Melakukan pembangunan
infrastruktur yang vital diantaranya meliputi Tol Cipularang
(Cikampek-bandung), Tol Cikunir, Jembatan Suramadu Jatim, Rel ganda Serpong -
Jakarta, Rel ganda Jakarta – Bandung, dan banyak pembangunan infrastruktur
lainnya.
5. Mulai melakukan
pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian menusakambangkan dan
memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soeharto, Bob Hasan, dan Probosutedjo),
serta menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan Megawati.
6. Berhasil menyehatkan
perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan
dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya.
Hasilnya bisa dirasakan saat ini perbankan nasional menjadi relatif sehat.
7. Indonesia berhasil
keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari
krisis ekonomi yg terjadi sejak tahun 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri.
8. Berhasil membeli pesawat
tempur Sukhoi dan heli Mi-35 dari Rusia tanpa perlu gembar gembor dan
memberatkan APBN. Ini juga menjaga citra kemandirian Indonesia dari kooptasi
Negara adi daya Amerika Serikat.
9. Berhasil menghasilkan 45
milyar dolar AS dari penjualan LNG Tangguh ke China, Korea dan Meksiko selama
20 tahun ke depan. Harga kontrak dapat dievaluasi setiap 4 tahun.
10. Berhasil mengungkapkan para pelaku
terorisme diantaranya bom Bali I dan II yang telah menewaskan ratusan orang
yaitu dengan menangkap Amrozi, Imam samudra, Mukhlas, dan Al faruq. Dan kasus
pengeboman lain yaitu bom JW Marriot, Kedubes Australia, serta bom BEJ dan
Medan, sehingga pemboman pada tahun berikutnya menjadi relatif berkurang.
11. Melakukan diplomasi internasional dengan
pihak Swedia sehingga Swedia bersedia menangkap Hassan Tiro, Malik Mahmud, dll,
dengan tuduhan melakukan terorisme di Indonesia (pemboman BEJ dan Medan. Malik
Mahmud dibebaskan setelah ada perjanjian Helshinki karya Jusuf Kalla.
Ada kegagalan
dalam pemerintahan Megawati, seperti :
Pada
masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri mungkin dirasakan kurang memuaskan
bagi beberapa kalangan di masyarakat Indonesia, seperti kalangan buruh dan
pegawai swasta. Megawati dianggap gagal
melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis bangsa. Menurut
beberapa pengamat politik dan pemerintahan, kebijakan pemerintah Megawati
sepanjang tahun 2002 cenderung mengabaikan aspirasi rakyat dan hanya
berorientasi pada kepentingan kalangan tertentu serta tidak mampu melepaskan
Indonesia dari tekanan pihak-pihak asing, kegagalan diplomasi Indonesia
sehingga kepulauan Sipadan-Ligitan lepas dari Indonesia, serta kasus penjualan
saham Indosat, gejala munculnya pola lama dalam pemerintahan Megawati yaitu
pendekatan represif dalam menyelesaikan masalah dan sakralisasi lembaga
kepresidenan, kegagalan partai politik yang terlibat dalam pemerintahan gotong
royong dalam mengartikulasi kepentingan rakyat, tak ada upaya pemberantasan
KKN, sebaliknya praktik korupsi makin terang-terangan dan meluas, kebijakan
pemerintah yang memberi pengampunan terhadap sejumlah koruptor jelas
mengingkari nilai keadilan.
Kegagalan
Pemerintahan Megawati dalam menjalankan Reformasi Birokrasi ini mengakibatkan
kepercayaan rakyat terhadap Presiden Megawati menjadi menurun akibatnya dalam
pemilihan Presiden secara langsung Rakyat menaruh harap perubahan pada pasangan
SBY – JK. Hasil Akhir Pemilihan Presiden RI
Putaran 1 tgl. 5 Juli 2004.
Sumber data : KPU.Ranking
Pasangan
Capres
|
Suara
|
Persen
|
1.
Susilo
B.Y. - J. Kalla
|
36.070.622
|
33.58 %
|
2.
Megawati -
Hasyim M.
|
28.186.780
|
26.24 %
|
3.
Wiranto-Sallahudin
W.
|
23.827.512
|
22.19
|
4.
Amien Rais
- Siswono Y.H.
|
16.042.105
|
14.94 %
|
5.
Hamzah H.
- Agum G
|
3.276.001
|
3.05 %
|
Jumlah
suara
|
107.403.020
|
100%
|
Dengan
demikian pasangan Susilo B. Yudhoyono / Jusuf Kalla dan Megawati / Hasyim
Muzadi berhak maju ke putaran ke 2 pemilihan Presiden tgl. 20 September 2004.
Rekapitulasi
Surat Suara
Surat Suara Jumlah
Sah 107.403.020
Tidak sah 2.746.937
Pendaftaran
tambahan 470.337
Rusak 1.200.397
Tidak
terpakai / Golput (?) 30.181.391
Hasil Final Pemilu Presiden Ke 2 Tgl. 20 September 2004
Presiden RI
Terpilih Periode 2004 – 2009
Rekapitulasi
Suara :
Jumlah Suara
Sah : 114.256.054
Jumlah Suara
Tidak Sah : 2.405.651
Total Suara
Nasional : 116.662.705
Sumber data
: Keputusan KPU, Senin 4 Okt. Jam 16.30 wib
·
Masa
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ( 2004 – 2012)
MPR
periode 1999-2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memungkinkan
presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu
presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9% suara pemilih dan
terpilih sebagai presiden. SBY kemudian tercatat sebagai presiden terpilih
pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai pesiden ke-6 setelah dilantik pada 20
Oktober 2004 bersama wakil presiden Jusuf Kalla.
Kolusi,Korupsi,dan
Nepotisme(KKN)sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus
terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba,perjudian,dan perdagangan
manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan
dan rakyat.
Di
masa jabatannya,Indonesia mengalami sejumlah bencana alam. Seperti gelombang
tsunami,gempa bumi,dan lainnya. Semua ini merupakan tantangan tambahan presiden
yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan
kesejahteraan rakyat.
Periode 2004-2009 pemerintahan SBY-Kalla
telah menetapkan sasaran pokok pembangunan lima tahun 2004-2009 sebagai
berikut:
1.
Menurunkan tingkat
pengangguran terbuka dari 9,7 persen dari angkatan kerja (9,9 juta jiwa) di
tahun 2004 menjadi 5,1 persen (5,7 jutajiwa)
2.
Pada tahun 2009,
mengurangi tingkat kemiskinan dari 16,6 persen dari total penduduk (36,1 juta
jiwa) menjadi 8,2 persen (18,8 juta jiwa) di tahun 2009,
3.
Dan untuk menurunkan tingkat
pengangguran dan kemiskinan tersebut ditargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata
6,6 persen per tahun selama periode 2004-2009.
Sepanjang kepemimpinannya banyak hal
yang menunjukan keberhasilan pemerintahan SBY-JK diantaranya :
- Perdamaian di Aceh
- Keamanan nasional yang kondusif
- Kemajuan dibidang politik
Sepanjang
pemerintahan SBY,ternyata distribusi sumber daya ekonomi
tidak merata. Tatakeola aset negara yang efisien dan produktif tidak pernah ada. Sumber-sumber ekonomi yang vital dan hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya. Menaikkan harga BBM merupakan bukti bahwa pemerintah gagal dalam mengelola sumber daya alam dan sebagai bukti bahwa pemerintah tidak bisa mengelola potensi yang ada.
tidak merata. Tatakeola aset negara yang efisien dan produktif tidak pernah ada. Sumber-sumber ekonomi yang vital dan hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya. Menaikkan harga BBM merupakan bukti bahwa pemerintah gagal dalam mengelola sumber daya alam dan sebagai bukti bahwa pemerintah tidak bisa mengelola potensi yang ada.
Pada masa pemerintahan SBY – Boediono
(2009-2014), memiliki karakteristik pemerintahan yang berbeda dari masa
pemrintahan sebelumnya, Periode 2009-2014, SBY banyak melakukan perubahan kebijakan
khususnya di bidang perekonomian antara lain adalah mengganti pola kebijakan
perekonomian yang selama ini mengarah ke Amerika Serikat menjadi ke arah China.
Satu hal yang paling menonjol dalam pola China adalah agresifitas yang dimulai
dalam membangun infrastruktur dan serta langkah nyata dan konsisten tanpa
pandang bulu dalam mencegah dan membasmi korupsi. SBY melakukan pembangunan
berkelanjutan selama masanya menjabat sebagai presiden 2 kali berturut-turut.
Salah satu contoh pembangunan berkelanjutan tersebut adalah kebijakan subsidi
BBM, pembentukan perumahan murah bagi rakyat yang akan menampung rakyat miskin
yang hidup di kolom jembatan, juga golongan rakyat lain yang belum punya rumah
layak, kebijakan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) daerah yang
dijalankan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 dalam konteks
jangka panjang, pembangunaan perdesaan didorong keterkaitannya dengan
pembangunan perkotaan secara sinergis dalam suatu wilayah pengembangan ekonomi.
Dari sisi program nasional, Presiden SBY
mendorong pengembangan agroindustri padat pekerja di sektor pertanian dan
kelautan, sebagaimana kebijakan dana Rp 100 juta per desa untuk program
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), program pertanian kawasan
transmigrasi, maupun program pengembangan masyarakat pesisir dan kepulauan,
serta reformasi agraria untuk meningkatkan akses lahan bagi petani desa. SBY
juga telah mendorong pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan
produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat. Pengembangan itu
didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan maupun
berbagai kegiatan sektoral dari Kementerian daerah, serta peningkatan kesehatan
masyarakat.
Meskipun bedasarkan hasil survey LSI
tahun 2010 masyarakat mengaku puas, namun ada banyak hal pula yang ternyata
menjadi keburukan pemerintahan SBY, antara lain adalah banyaknya kasus besar
yang belum tuntas ditangani pemerintah, seperti kasus Bank Century, kasus
pembunuhan aktivis HAM Munir, kasus dugaan suap atas Nazaruddin, SBY dianggap
tidak memiliki operator politik untuk membantunya menuntaskan masalah. Buruknya kinerja
pemerintahan SBY tidak lepas dari sikap Presiden SBY dalam menjalankan
pemerintahan yang dinilai lamban dalam mengambil keputusan dan terungkapnya
berbagai kasus korupsi yang melibatkan anggota partainya serta orang – orang
yang berada dipihak SBY.
Bab III
Penutup
Kesimpulan
Dari
tahun 1999 hingga 2012, kehidupan sosial politik Indonesia mengalami perubahan
baru. Mulai dari peningkatan demokratisasi di setiap aspek kehidupan, adanya desentralisasi yang menjadikan negara
ini yang dahulu sangat sentralistis, kini menjadi salah satu yang
desentralistis. Dalam tatanan pemerintahan, Presiden kini tidak lagi ditentukan
oleh MPR melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
Dalam
tahun 1999 hingga 2012, sejumlah kasus kawasan-kawasan terluar negeri mulai
menumukan titik terang. Mulai dari wilayah Timor Timur yang kini tidak lagi
menjadi bagian dari RI dan Aceh yang diberikan Otonomi Khusus namun masih
menjadi bagian dari RI. Kasus korupsipun mewarnai jalannya pemerintahan yang
belum terselesaikan sampai saat ini.
Selama
16 tahun Reformasi, masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi
masalah besar bagi Indonesia. Walaupun
rakyat belum merasa puas dengan kinerja dari beberapa pemimpin dari awal
reformasi sampai sekarang namun rakyat masih berharap akan adanya sebuah
perubahan yang mendasar yang dapat dirasakan rakyat secara menyeluruh.
Daftar
Pustaka
Lesmana M.A., Prof. Dr. Tjipta. 2009. Dari
Soekarno sampai SBY : Intrik & lobi Politik Para Penguasa. Jakarta :
Gramedia
Kencana Syafiie, Inu, Azhari. 2005.
Sistem Politik Indonesia. Bandung : PT.Refika Aditama
Thontowi, Jawahir.
2009. Penegakkan Hukum & Diplomasi
Pemerintahan SBY. Yogyakarta: Penerbit Leutika
Prasojo, Eko. 2009.
Reformasi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
